94 views
oleh

Segera Laporkan, Kontak layanan Pengaduan PKH

DIFa TV News (Jakarta) – Pemerintah membuka pintu bagi masyarakat yang mendapatkan masalah dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial (Kemsos) sejak tahun 2018 lalu membuka layanan pengaduan.

“Layanan ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, masyarakat, dan stakeholder terkait,” Tutur Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Pepen Nazaruddin

“Kementerian Sosial terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran PKH, hingga memastikan bansos diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai prinsip 6T,” katanya kepada wartawan.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Pepen Nazaruddin memastikan distribusi bantuan sembako di sejumlah lokasi.22/05/2020
Prinsip 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Sejumlah langkah strategis dan inovasi terus dilakukan untuk memenuhi prinsip 6T yakni aplikasi e-PKH, integrasi e-PKH dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), menghadirkan Contact Center PKH sejak 2018 Di era Mentri Sosial Sebelumnya Idrus Marham  , dan Rekonsiliasi dengan Himbara setiap 3 bulan.

Baca Juga  :

Dipenjara 5 Tahun Atau Denda Rp 50 Juta Bagi Yang Pura-Pura Miskin Demi Terima Bantuan PKH

Prosedur Hukum BLT-Dana Desa Covid-19 dan Hukuman Mati bagi Oknum yang Menyelewengkan Dana

e-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial. e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena bersifat paperless. Selain itu, melalui penggunaan e-PKH, keuntungan yang diperoleh antara lain dapat menghitung bantuan sosial (bansos) secara otomatis, dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, melakukan pemutakhiran data secara langsung, dan monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan.

Berbagai saluran aduan yang dapat dimanfaatkan seperti layanan Call Center, layanan konsultasi, media sosial yakni SMS, WA.Facebook, Line, Twitter dan lain-lain. Sementara layanan PKH Call Center berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB.

PKH Contact Center terdiri dari 3 ruangan. Pertama, Ruang Contact Center yang berfungsi menampung keluhan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan PKH dan layanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial PKH baik melalui call center maupun media sosial.

Kedua, Ruang Case Conference digunakan untuk membahas penyelesaian keluhan dan aduan masyarakat yang melibatkan stakeholder PKH terkait.

Ketiga, Ruang Konsultasi digunakan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat yang datang langsung ke PKH Contact Center menyampaikan keluhan dan aduannya. Mereka akan diterima oleh Pekerja Sosial yang bertugas memberikan konsultasi langsung maupun home visit jika diperlukan.

Kementerian Sosial juga menyiapkan Call Center untuk pengaduan KPM PKH di 1500299, sementara Call Center untuk menerima pengaduan dari stakholder (Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi terkait, SDM Pelaksana PKH) di 021-314 4321.

Contak Center Aduan PKH

Selain Call Center, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui Facebook di kemensos.pkh/linjamsoskemensos, Twitter di @kemsos_pkh, melalui Instagram di alamat kemsos_pkh, e-mail ke pengaduan@pkh.kemsos.go.id, atau website di pkh.kemsos.go.id.

Untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan secara langsung, Kementerian Sosial menyiapkan Pekerja Sosial yang siap melayani dan memberikan solusi terkait masalah pelaksanaan PKH dan masalah psikososial lainnya.

Tidak hanya itu, untuk merespon pengaduan yang terkait dengan pelayanan perbankan, PKH Contqct Center juga terkonekai dengan Call Center BNI 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, BTN 1500286.

Sejak Januari Tahun 2018 kemarin,kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Himbara. Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman tersebut adalah penyaluran bantuan sosial PKH, penanganan pengaduan baik individu, keluarga, kelompok, institusi terkait dengan PKH dan kegiatan lain terkait dengan PKH.

“Layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia. Bank-bank tersebut menyalurkan bansos sesuai apa yang diinstruksikan Kemensos,” tambahnya.
Selanjutnya, Kemensos juga telah menggunakan OM-SPAN (Online MonitoringSistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi sistem SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.
Dalam penerapannya, sistem ini memberikan dampak positif yakni mengurangi secara signifikan jumlah gagal transfer dari puluhan ribu KPM menjadi kurang dari 200 penerima manfaat pada setiap tahapnya, informasi laporan uang bantuan yang berhasil maupun yang gagal transfer ke rekening manfaat dapat segera diperoleh Kementerian Sosial, hingga bantuan yang gagal transfer maka datanya divalidasi ulang atau dikembalikan ke kas negara dan dapat disalurkan kembali setelah diperbaiki datanya.(Adm)
Sumber : Kemensos RI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed