49 views
oleh

Pilkada Kabupaten di Tiga DearahTerancam Molor karena Tak Anggaran Dana di APBD

DIFa TV News (Bandar Lampung) – Pilkada 2020, yang diikuti 270 daerah, secara tak langsung memunculkan 270 kendali dalam realisasi anggarannya. Sebab, Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).

Di daerah di Provinsi Lampung ada tiga daerah terancam tidak dapat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Kondisi tersebut terjadi karena tidak tersedianya anggaran.Sebab, sampai saat ini belum ada pencairan penambahan anggaran yang sebelumnya telah diajukan delapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Lampung.

Baca juga:Gubernur Lampung Arinal Kembali Lecehkan Profesi Wartawan

“Iya kalau nggak ada anggarannya bisa jadi terancam nggak Pilkada,” kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, Sabtu, (27/6/2020).

Ilustrasi Gambar.

Ditambahkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, masih ada sejumlah daerah yang belum mencairkan dana Pilkada 2020. Padahal, saat ini tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai. Menurut Pramono, kondisi ini merupakan akibat dari pembiayaan pilkada yang dibebankan ke APBD sehingga pencairan dana pilkada sangat bergantung dari keuangan tiap daerah.

Baca juga:NasDem Usung Yusran Amirullah Maju Pada Pilkada Lampung Timur

Menurut Pramono, kondisi ini merupakan akibat dari pembiayaan pilkada yang dibebankan ke APBD sehingga pencairan dana pilkada sangat bergantung dari keuangan tiap daerah. “Pencairan anggaran memang ini salah satu akibat dari pembiayaan pilkada itu dibebankan kepada APBD sehingga (pencairan dana pilkada) sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut. Sangat disayangkan,” kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Erwan Bustami, sedikitnya ada tiga daerah yang terancam tidak dapat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 karena anggaran.

Ketiganya ialah Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

.”Semua kebutuhan tambahan di tiga daerah ini diusulkan melalui APBN.”

“Jika dana APBN tidak terpenuhi maka dari 8 kabupaten/kota di Lampung yang melaksanakan pilkada, 3 daerah ini terancam bisa tidak digelar pilkada,” sebutnya.

Erwan mengungkapkan, sebelumnya juga sudah dilakukan optimalisasi anggaran di delapan daerah. Yakni optimalisasi untuk penghematan mencapai Rp 9.579.546.665.

“Memang kami belum ada pembahasan langsung dengan tiga daerah itu.”

“Selagi belum ada keputusan resmi KPU RI, pasti KPU kabupaten/kota tetap melaksanakan tahapan pemilihan sesuai tahapan, termasuk di Lamtim, Lamteng dan Lamsel,” kata dia.

Erwan mengatakan, dari sejumlah kabupaten tersebut, permasalah krusial juga muncul di Kota Bandar Lampung akibat anggaran.

Baca juga:IPI: Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik Kepala Daerah

Pemkot Bandar Lampung belum kunjung merealisasikan 40 persen anggaran Pilwakot Bandar Lampung 2020 yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Beberapa waktu lalu KPU Provinsi Lampung sempat turun tangan meminta pemkot mencairkan 40 persen anggaran pilwakot yang sudah tertuang dalam NPHD,” kata dia.

“Karena di KPU Kota Bandar Lampung anggaran yang ada di rekening hanya cukup untuk memenuhi tahapan hingga bulan Juli 2020,” ungkapnya.

“Kita minta tolong ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk katakanlah mendesak pemda-pemda itu segera mencairkan setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan,”imbuhnya.(*Red)

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed