43 views
oleh

Pak Presiden, Penyaluran Bansos dan BLT Warga Terdampak COVID-19 Carut Marut!

DIFa TV News (Jakarta) – Carut marut penyaluran bantuan sosial sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terdampak wabah COVID-19 terjadi di mana-mana, hampir merata di seluruh Tanah Air.

Bukan saja akibat data tidak akurat sebagaimana disampaikan salah satu kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, jumlah yang disalurkan masih sangat jauh dari yang disampaikan pemerintah. Kondisi ini diperparah adanya regulasi yang berbeda dan simpang siur antarkementerian.

Mekanisme Pendataan BLT

Banyak pemerintah daerah, bahkan salah satu bupati di Sulawesi secara terbuka menyampaikan kebingungannya atas regulasi dari pemerintah pusat.

Presiden Gumregah Nusantara, Ali Mahsun Atmo M Biomed mengatakan, seyogyanya pemerintah segera memperbaiki hal-hal mendasar seperti melakukan pembaharuan data penerima bansos dengan melibatkan RT/RW dan pemangku kepentingan akar rumput yang mengetahui rakyat yang dipimpinnya.

Baca Juga  :

Kelakar Mahfud Sebut Corona Seperti Istri Tak Bisa Ditaklukkan

Paling Lambat Hari ini, Jangan Lupa Kirim Foto Meteran Listrik PLN via WA, Begini Caranya!

“”Kasihan RT, RW, kepala desa, lurah jadi sasaran kemarahan rakyat yang de facto belum menerima bansos ditengah banyak yang tidak berhak mendapatkannya. Bahkan banyak RT/RW didemo warganya sendiri bahkan ada yang hampir dirusak rumahnya,” kata Ali Mahsun dalam pesan Whatsapp-nya kepada  Awak Jurnalis, Senin (25/5/2020).

Dia menilai koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan regulasi antarkementrian saat ini sangat lemah, bahkan bertolak belakang satu sama lainnya. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemda.

“Seyogyanya jajaran Kabinet Indonesia Maju menanggalkan segala bentuk politik kepentingan, apalagi ‘aji mumpung’ harus dibuang jauh-jauh,” tegas Ali Mahsun yang juga ketua umum DPP APKLI. 

Ia mengingatkan, rakyat terdampak wabah virus corona dalam jumlah sangat besar hingga ratusan juta saat ini terancam kelaparan. Mereka makin sulit isi perut keluarganya akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencarian hidup.

“Rakyat tidak boleh dan tidak mampu menunggu terlalu lama dapatkan bansos penuhi isi perut keluarga mereka sehingga tidak terjadi persoalan sosial yang ujungnya sulit dikendalikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ali Mahsun berharap penanganan wabah corona hanya ada satu komando, yakni di tangan Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju harus menanggalkan ‘baju politik’ dari mana berasal. Dengan begitu, tidak ada infiltrate dan interest politic dalam penyaluran bansos ke rakyat terdampak wabah corona.

“Presiden Jokowi diharapkan pula segera duduk satu meja dengan ketua MPR, DPR, DPD dan MK RI untuk selamatkan jiwa rakyat, memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan mencegah terjadinya krisis pangan yang mengancam di depan mata berapa pun anggaran yang dibutuhkan itu tidak jadi persoalan,” pungkas jebolan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta ini.(Adm)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed