257 views
oleh

M Nasir: Bupati Dendi “Kurang Nyali ”Bongkar Pagar Permanen Antoni”

DIFa TV News (Pesawaran) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran M.Nasir menduga Pemerintahan Bupati Dendi kurang nyali untuk menggunakan kebijakan undang – undang kewenangan pemerintah kabupaten Pesawaran dalam pesisir pantai/garis sempadan pantai, untuk membongkar pagar permanen yang di bangun oleh Antoni di jalan Umum Sari Ringgung desa Sidodadi, kecamatan Teluk Pandan, hal ini di sampaikan oleh M.Nasir yang juga ketua DPD PDIP Pesawaran ke awak media saat di konfirmasi melalui via seluler.Minggu (12/07).

Baca juga:BUPATI Pesawaran Ragu Bertindak ???, Nurul Hidayah Ancam Lapor Ke Mapolres Pesawaran

Di sampaikan Nasir, dasar Hukum pemerintahan yang bertajuk Andan Jejama “bupati ” untuk membongkar jalan umum yang di pagar oleh Antoni itu sangat jelas,

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
    Pesawaran di Provinsi Lampung.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
    Perundang-Undangan.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
    Pendahuluan :
    Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
    Peraturan Perundang-Undangan, mengamanatkan bahwa Jenis dan hierarki
    Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  8. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden;
  11. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf g Undang-
    Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
    mempunyai tugas.

” a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yag menjadi kewenangan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan seterunya ” terang ketua DPRD pesawaran.

Dia menambahkan, kesalahan besar Antoni, ketika memagar jalan umum perekonomian baik warga lingkungan desa Sidodadi, para pedagang, Nelayan, baik warga yang berada di pemukiman pulau Tegal, dapat mengakibatkan memutus mata rantai roda ekonomi masyarakat pengguna manfaat jalan yang menuju pantai Sari Ringgung.

” Inilah dampak yang telah di lakukan oleh Antoni,

  1. Merusak tatanan Kepariwisataan di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
  2. Membuat keonaran di masyarakat.
  3. Menghilangkan mata pencarian para pelaku usaha kecil kepariwisataan.
  4. Merusak aset Pemerintah dengan membangun di akses jalan.
  5. Melakukan reklamasi Elegal ” tukas Ketua sapaan akrab Nasir.(*Red)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed