93 views
oleh

Herman Abaikan PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembayaran THR ASN

DIFa TV News (Bandar lampung) – Belum diberikannya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup  Pemkot Bandar Lampung  hingga Selasa (09/6) , jelas menjadi fakta yang berlawanan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Pemkot Bandar lampung mengambil keputusan menunda pemberian THR bagi abdi negara yang sudah menunggu dengan harap-harap cemas. ”Kalau untuk tunjangan kinerja saya keluarkan. Karena ada dana kita tertahan juga di pusat belum cair,” kata Wali Kota Bandar Lampung Herman HN kepada wartawan, kemarin.

Pemkot Bandar Lampung tetap berkomitmen membayar THR tersebut. ”Ya pasti dibayar (THR, Red) dong, penundaan saja. Tapi tunjangan kinerja, saya kasih. Seperti pegawai biasa kan Rp1 juta. Ya hampir miriplah, dengan THR-nya,” kata dia.

Ketika ditanya wartawan apakah ini termasuk THR untuk para guru? ”Untuk guru enggak, kan guru sudah terima sertifikasi kemarin. Rp40 miliar sudah saya bayar. Ngak masalah,” ucap Herman yang penegasannya beredar di laman Youtube seperti diunggah oleh akun Today TV Indonesia.

Selain penegasan Herman HN, yang mengisyaratkan dana Pemkot tertahan di pusat,dikutip dari Fajar Indonesia Network (FIN) juga mendapatkan sebuah rekaman yang berisi penjelasan terkait kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung.

Disinyalir, sumber itu berasal dari pejabat Pemkot setempat. Ini terlihat dari kalimat yang disampaikan. Sementara pihak yang mengirimkan rekaman suara tersebut meminta identitasnya tidak disebutkan.

 

Menanggapi polemik yang muncul di Pemkot Bandar Lampung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah DR. Moch. Ardian Noervianto mengatakan dengan diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, termasuk penerima pensiun, secara jelas harus dibayarkan.

”THR PNS wajib diberikan masing-masing Pemda. Ada dasarnya, ada PP-nya. Terkait refocussing, realokasi dari belanja pegawai, itu kan di SKB (Surat Keputusan Bersama). Tidak mungkin SKB bisa mengalahkan PP. Itu yang tanda tangan Presiden. Jadi jangan dibalik-balik,” terang Ardian kepada Awak media lewat sambungan telepon, beberapa waktu lalu.

Ardian juga menjelaskan posisi belanja pegawai berbeda dengan THR. ”Belanja pegawai yang dikurangi itu TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Sedangkan THR itu bukan TKD. Dia di komponen belanja gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Itu yang sifatnya lokal. Saya ngak tahu kalau di Lampung berapa. Nah itu yang dikurangi, kalau THR enggak, dan itu kewajiban,” tegasnya lagi.

THR, lanjut Ardian bersifat prioritas. ”TPP yang bukan prioritas. Maka coba didalami. Itu dikurangi apa tidak. Jangan-jangan TPP-nya diberikan, malah tunjangan hari rayanya tidak diberikan,” timpalnya.

Dengan keputusan pemberian THR lewat penegasan PP rasanya sudah cukup dipahami posisi ini oleh Pemerintah Daerah. ”Belum pernah ada kejadian, kami berkirim surat untuk meluruskan hal ini. Tidak perlu, toh PP-nya sudah ada. Sudah secara jelas, tegas dan tertulis, harus dibayarkan melalui APBD,” urainya.

”Di pusat sendiri (PNS, red) sudah dibayarkan. Sekali lagi PP sudah jelas ya, ini menjadi beban APBD. Kenapa jadi pusat yang disalahkan. Di Pemkot Bandarlampung itu ada Pak Badri Tamam, tentu tahu soal itu,” imbuhnya.

Nah, jika ternyata formula THR menjadi bagian dari DAU, menurut Adrian itu kewenangan Pemkot Bandarlampung.

”Formulnya seperti apa, yang pasti kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan. Apakah formulanya DAU yang diberikan dari pusat. Atau sumbernya PAD (Pendapatan Asli Daerah) silahkan saja. Yang pasti berasal dari sumber lain yang sah, yang ada di APBD. Jadi jangan menyalahkan Pemerintah Pusat,” timpal Ardian.

Selain, memberikan penjelasan soal kewajiban pemberian THR bagi PNS, Ardian pun melampirkan salinan PP yang telah diarsipkan sesuai aslinya oleh Deputi Bidang Hukum dan Undang-Undang Silvanna Djaman.

Dalam PP 24 tahun 2020 itu begitu terang-benderang, pasal demi pasal yang mewajibkan Pemda membayarkan THR. Bahkan detail besaran THR untuk pegawai non PNS pada LSS, LPP dan pegawai lainnya yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintan tertera.

Ditempat terpisah beberapa waktu lalu,Wali Kota Bandar Lampung Herman HN kepada awak media berkilah, menjelaskan kenapa belum dibayarkannya THR pegawai lantaran Dana Alokasi Umum (DAU) tertahan oleh pemerintah pusat akibat pengaruh Covid-19.

Ilustrasi.

“Perlu saya sampaikan, dana kita ini ditahan oleh pemerintah pusat,” Ujar Herman HN saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandar lampung Tahun Anggaran 2019, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis 4 Juni 2020.

Mandeknya DAU sekitar Rp54 miliar tersebut berimplikasi pada pencairan THR bagi pegawai di Pemkot Bandarlampung.

Sebenarnya polemik tentang tertundanya pembayaran THR ASN Di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung bisa menemukan solusi.

Dikatakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung, Yuhadi agar THR ASN dan gaji para RT dapat dibayarkan oleh pemerintah, maka proyek pembangunan flyover di jalan Sultan agung itu diberhentikan. Karena menurutnya itu belum bersifat mendesak.

“Saya dari fraksi Golkar konsisten, pembangunan flyover itu bukan hal yang urgent. Alangkah bagusnya seandainya  anggaran itu dialihkan untuk pembayaran insentif RT serta THR ASN yang sampai hari ini belum diberikan,” terang Yuhadi. (Rama)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed