711 views
oleh

Diduga Oknum Kepala Dusun Potong Dana Bantuan Covid-19

DIFa TV News (Pesawaran) – Pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh oknum  Kepala Dusun ( Kadus) terjadi di Desa Baturaja, Kecamatan Waylima, Pesawaran. Pelaku diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan meminta Rp 800 ribu dari jumlah penerima BLT-DD sebesar Rp1,2 juta kepada warga yang menerima bantuan.

Hasil penelusuran awak media di lapangan, Salah seorang penerima BLT-DD Pekon Baturaja, yang meminta namanya disamarkan mengungkapkan membenarkan adanya permintaan uang lelah yang diminta oleh kepala Dusun

Dirinya diminta potongan sebesar Rp800 ribu oleh oknum Kadus (NI), dengan dalih akan dibagikan kembali oleh kepala pekon.

Baca juga:Nanda Indira Dendi Berikan Bantuan Covid-19 Kepada Desa Yang Terdampak

“Memang benar, Usai mengambil bantuan di Bank BRI Gedongtataan pada hari Jumat sebayak Rp.1,2 juta, saya diminta oleh kadus yang berinisial (NI), dengan alasan akan dibagi ratakan oleh kepala desa,”ujar nya, sabtu,(27/6)

Namun, ia mengaku menolak karena tidak ada aturan yang mengharuskan ada potongan.

Ilustrasi.

Janggalnya lagi, kata Sumber, sampai saat ini dirinya dan juga penerima bantuan lainnya tidak mengetahui akan dibagikan kepada siapa pemotongan dana bantuan itu.
“Ketika ditanya akan dibagi ratakan kepada siapa di jawab oknum Kadus tersebut, itu nanti pak kades yang mengaturnya,” jelasnya.

Baca juga:OTT”3 Oknum LSM : Ketum LIPAN”Meminta Pemberi dan Penerima Dapat Diproses Sama Sesuai Hukum Yang Berlaku

Bukan hanya itu, ungkapnya, beberapa penerima BLT-DD tidak mempunyai kartu ATM, padahal penerima Bansos tersebut memiliki buku rekening.Diduga, ATM dan buku rekening dikuasai dikuasai oleh aparatur desa.

Saya hanya pegang copynya saja karena buku rekening BLT DD diminta kembali oleh aparatur desa,” terangnya.

Mengenai hal ini, aparatur Pekon Baturaja belum berhasil dikonfirmasi mengenai info tersebut.

Untuk diketahui ada regulasi undang- undang apabila korupsi saat bencana ancaman hukumannya pidana. Hal ini pernah disampaikan, Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasannya frasa ‘keadaan tertentu’ itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Status bencana Nasional ini berimplikasi secara hukum terhadap aspek penanganan virus Corona di Indonesia.

Baca juga:Desa Kedondong Terima BLT Dana Desa Tahap Pertama

“Pidana mati bagi koruptor dana bencana secara hukum bisa diterapkan karena itu merujuk kepada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Pada Pasal 2 Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati bisa dijatuhkan.

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan bencana pandemi virus Corona atau Covid-19.(*Red)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed