oleh

Ketentuan Pers Dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Menghawatirkan

DIFa TV News (Jakarta) – Pasal 87 Omnibus Law  RUU Cipta Kerja turut mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perubahan ini dinilai pekerja media dilakukan secara eksklusif, dan tidak melibatkan stakeholder dari pihak pers.

“Ini sangat mengagetkan teman-teman yang bekerja di industri pers. Karena tidak pernah ada satu pun organisasi pers, bahkan Dewan Pers sekalipun tidak pernah tahu ada upaya untuk mengubah konten di dalam Undang-Undang Pers,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Ikhsan Raharjo, saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.

Menurut Ikhsan UU Pers adalah salah satu produk reformasi pada 1998. Undang-Undang ini, kata dia, belum pernah diubah. Sehingga ia merasa kaget ketika Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan perubahan di UU Pers. Ditambah perubahan ini disebut tanpa ada keterlibatan komunitas atau organisasi pers.

Menurut dia hal ini tidak patut. Karena bagaimana pun jurnalis perlu dilibatkan dalam perubahan ini. Ikhsan juga menduga perubahan ini tidak didasarkan pada pengkajian terlebih dahulu. “Dugaan kami sih tidak pernah ada kajian terhadap itu. Perubahan ini memang berjalan begitu saja,” kata Ikhsan yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini.

Menurut Ikhsan organisasi-organisasi pers akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini lebih lanjut. Menurutnya pertemuan dilakukan dalam waktu dekat untuk melihat apa dampak dari perubahan UU Pers di Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Adapun pada  Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah. Pasal 11, dan Pasal 18.

Ketentuan Pers dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Mengkhawatirkan, karena bisa berpotensi menjadi pintu masuk pemerintah melakukan campur tangan dalam urusan kebebasan pers. Karena itu, komunitas organisasi pers ini meminta agar Pasal 87 RUU Cipta Kerja dicabut karena semangatnya bertentangan dengan UU Pers.

Misalnya, Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”

Pemerintah juga mengubah Pasal 18 UU Pers dalam bab VIII Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 18 ayat (1), setiap orang yang melawan hukum dan menghambat kerja pers dihukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Ketentuan pasal ini diperberat oleh pemerintah menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Pasal 18 ayat (3) UU Pers juga diubah terkait hukuman bagi perusahaan pers yang melanggar kewajiban pembentukan badan hukum Indonesia (pasal 9 ayat 2) dan kewajiban pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka (pasal 12). Hukumannya diperingan dari denda paling banyak Rp100 juta menjadi sanksi administratif. Menurut RUU Cipta Kerja, sanksi administratif ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam keterangan pers yang diterima Hukumonline, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), LBH Pers kompak menolak bakal diubahnya kedua pasal itu melalui Pasal 87 RUU Cipta Kerja. Mereka menilai kedua aturan itu ada upaya/niat pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers seperti yang pernah terjadi di zaman Orde Baru.    (red/rahmat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed